Syafruddin Adi
Lombok Barat NTB - Adanya beberapa bangunan perumahan subsidi yang menyalahi aturan, pengamat kebijakan publik Khairy Juanda angkat bicara.
Saat diwawancarai wartawan khairy mengatakan bahwa ketidak tegasan PUPR lombok barat dalam mengambil keputusan saat adanya pelanggaran diduga adanya permainan antara pihak PUPR lombok barat dengan pengusaha yang memiliki bangunan melanggar aturan.
"Jika ada yang bermain, otomatis mereka (PUPR Lombok Barat) tidak berani tegas karena bisa jadi senjata makan tuan, " ujarnya, Rabu (02/03/2022).
Tak hanya itu, Khairy juga menjelaskan, seharusnya pihak PUPR Lombok barat jika melihat ada pelanggaran bisa memerintahkan penghentian atau pembongkaran proyek tersebut.
Lebih lagi, Khairy yang merupakan lulusan Universitas Brawijaya itu juga menduga adanya uang pelicin, dan itu bisa untuk mempercepat dan mempermudah semua proses.
"Hampir semua kontraktor dan developer bermain dengan uang pelicin untuk mempercepat dan mempermudah semua prosesnya, " tutup Khairy.(Adbravo)
Updates 
Agung Sugenta... 
